Sistem Pemerintahan Kerajaan Majapahit yang Jarang Orang Tahu

- Selasa, 24 Januari 2023 | 21:12 WIB
Sistem Pemerintahan Kerajaan Majapahit (Tangkap layar Youtube/Potret Sejarah)
Sistem Pemerintahan Kerajaan Majapahit (Tangkap layar Youtube/Potret Sejarah)

KABARBUANA.COM - Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar di Nusantara. Wilayah Kerajaan Majapahit bahkan hingga mencapai daratan Indochina.

Kerajaan Majapahit tidak hanya mampu memperluas wilayahnya saja. Namun, sistem yang berjalan di Kerajaan Majapahit juga cukup baik.

Mulai dari militer, ekonomi, hingga politik. Kerajaan Majapahit memiliki sistem pemerintahan dan birokrasi yang teratur dengan baik, khususnya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk.

Baca Juga: Galau Karena Cinta? Simak Kumpulan Kutipan Islami Tentang Cinta, No 9 Paling Ngena Dihati

Terkait hubungan internasional, Majapahit telah menjalin kerjasama dengan beberapa kerajaan di luar Nusantara seperti China, Champa, Siam dan Kamboja.

Sistem pemerintahan di Kerajaan Majapahit bersifat teritorial desentralisasi dan didukung birokrasi yang rinci.

Raja menjadi pemimpin tertinggi yang memiliki otoritas politik tertinggi sebagai penguasa, dan dianggap sebagai penjelmaan dewa.

Baca Juga: Baru! Lirik Lagu 'Sial' by Mahalini, Salah Satu Lagu dalam Album 'FABULA'. Bikin Kamu Baper!

Seorang Raja dibantu oleh pejabat - pejabat birokrasi. Pejabat - pejabat dibawah Raja antara lain:

  1. Rakryan Mahamantri Kartini, diisi oleh para putra Raja.
  2. Rakryan Mantri ri Pakira-Kiran, para menteri yang ikut andil membuat kebijakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan. Dalam posisi ini, terdapat pejabat terpenting yaitu Rakryan Mahapatih atau Patih Hamangkubhumi yang juga dapat dikatakan sebagai Perdana Menteri. Tugasnya adalah bersama Raja ikut melaksanakan kebijakan pemerintahan
  3. Dharmmadhyaksa, para pejabat terkait hukum keagamaan yang terbagi menjadi 2 yaitu Dharmmadhyaksa ring Kasaiwan untuk urusan agama Siwa dan Dharmmadhyaksa ring Kasogatan untuk urusan agama Budda.
  4. Dharmma-upapatti, para pejabat pemangku keagamaan.
  5. Bhattara Saptaptabhu, dewan pertimbangan yang anggotanya sanak saudara Raja.

Baca Juga: Cerita Haru Dibalik Kecelakaan Pesawat Yeti Airlines

Susunan pemerintahan dari pusat ke daerah juga sangat rapi pada masa Kerajaan Majapahit. Bahkan susunannya hampir sama dengan yang ada di Indonesia sekarang.

Berikut adalah susunan pemerintahan dari pusat ke daerah di Kerajaan Majapahit:

  1. Bhumi (Pusat Kerajaan), dipimpin oleh maharaja dibantu mahapatih.
  2. Negara (Provinsi), dipimpin oleh bhre (pangeran), rajya (gubernut), natha (tuan) dan adipati atau Bhatara.
  3. Watek (Kabupaten), dipimpin oleh tumenggung.
  4. Kuwu (Kecamatan), dipimpin oleh demang.
  5. Wanua (Desa), dipimpin oleh thani.
  6. Kabuyutan (Dusun atau Padukuhan), dipimpin oleh kepala dukuh atau buyut.

Itulah sistem pemerintahan pada masa Kerajaan Majapahit. Meskipun jama kuno, namun sistem pemerintahannya tertata dengan baik.

Editor: Mohammad Rizal Ardiansyah

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X